|
EVALUASI AWAL PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN TAHUN 2009 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Jakarta, 16 Februari 2009
- Dalam melihat perkembangan penduduk miskin tahun 2009, Menko Kesra selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan telah melakukan Evaluasi Awal terhadap perkembangan penduduk miskin Tahun 2009, dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain perkembangan dampak krisis keuangan global di Indonesia.
- Evaluasi awal ini dengan menggunakan capaian pada tahun 2008 sebagai dasar perhitungan ( baseline). Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin per bulan Maret 2008 tercatat berjumlah 34,96 juta jiwa (15,42%).
- Sebagai akibat dari krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2009, yang sebelumnya diperkirakan lebih dari 2%, direvisi menjadi lebih kecil dari 0,5 % (World Economic Outlook, IMF). Kondisi pertumbuhan ekonomi dunia tersebut berdampak kepada perekonomian Indonesia, terutama dari sisi permintaan ekspor dan penurunan investasi (asing maupun dalam negeri).
- Dalam mengantisipasi dampak krisis global, maka Pemerintah mengusulkan pada DPR untuk merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 yang semula direncanakan sebesar 6% menjadi 4 – 5 %, dengan target inflasi sebesar 6,0%.
- Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2008 Tentang APBN 2009, sasaran tingkat kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan pada rentang 12 – 14 % yang berarti lebih rendah dari capaian tahun 2008 sebesar 15,42 %.
- Dengan asumsi tingkat inflasi 6% dan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 %, maka berdasarkan prakiraan Bappenas, tahun 2009 jumlah penduduk miskin mencapai 29,99 juta jiwa (13,23%).
- Tetapi, jika inflasi melewati angka 9% dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 4,5 %, maka jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 14,87% atau sekitar 33,71 juta jiwa, tetap lebih rendah dari angka kemiskinan tahun 2008 sebesar 15,42% (BPS-Maret 2008).
- Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam APBN dan menyikapi perkembangan akibat krisis ekonomi global, maka Pemerintah telah merencanakan berbagai percepatan program-program penanggulangan kemiskinan dalam 3 klaster. Pemerintah telah menetapkan program PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat di Klaster 2 dan 3 menjadi bantalan pengaman untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja termasuk menampung PHK.
- Demikian pula program-program pemerintah yang tercakup dalam klaster 1 seperti: Raskin, PKH, BLT, Jamkesmas, BOS, akan sangat berperan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan jika dapat dilaksanakan secara efektif sejak triwulan pertama tahun 2009.
- Melalui PNPM Mandiri, diperkirakan dengan Bantuan Langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp. 11,01 trilyun pada tahun 2009, maka jumlah penerima manfaat langsung akan mencapai 8 - 9 juta orang dan penyerapan tenaga kerja sebesar 3 – 4 juta orang. PNPM Mandiri secara tidak langsung juga akan memberikan manfaat kepada lebih dari 33 juta masyarakat. Sedangkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target penyaluran kredit kumulatif sebesar Rp. 34 Trilyun sampai dengan tahun 2009, maka diprediksi akan menyerap sebanyak 4,5 juta tenaga kerja.
- Mendorong pemerintah daerah agar masyarakat yang terkena PHK dapat memanfaatkan PNPM Mandiri dan KUR dengan segera, terutama di kantong-kantong kemiskinan, kawasan pesisir dan sentra-sentra industri yang terkena imbas krisis ekonomi global. Masyarakat yang terkena PHK nantinya dapat menghubungi unit-unit pelaksana PNPM Mandiri di lokasi terdekat, misalnya di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di setiap kecamatan di perdesaan atau ke unit Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan-kelurahan di daerah perkotaan. Untuk mengatur hal ini, akan dikeluarkan arahan dari Menko Kesra selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
- Kesiapan Kementerian dan Lembaga dalam mempercepat implementasi program penanggulangan kemiskinan perlu terus didorong dan dipastikan, sehingga langkah preventif yang dilakukan pemerintah dapat terlaksana dan target penanggulangan kemiskinan sebagai indikator pencapaian pemerintah juga dapat dipenuhi.
----------------0000---------------- Link Berita terkait: |
Ruang Berita 
