Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri telah dilaksanakan secara nasional sejak tanggal 30 April 2007 yang lalu, diluncurkan oleh Bapak Presiden RI di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.  Program ini dipandang sebagai program besar mengingat cakupan wilayah dan masyarakat yang terlibat dalam program ini sangat luas. Program ini merupakan program strategis dan fundamental mengingat menjadi wadah dari berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai kementerian/ lembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2009 ini, beberapa program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, telah diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri, yaitu PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus, PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah, PNPM Mandiri Agribisnis Perdesaan, PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, PNPM Mandiri Pariwisata, dan PNPM Mandiri Perumahan Permukiman. Secara bertahap, seluruh program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga akan diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri.

Pada tahun 2009, PNPM Mandiri telah mencakup seluruh kecamatan di Indonesia, yaitu sebanyak 6.408 kecamatan, dengan besaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di 5 program utama yang dikelola langsung oleh masyarakat, maksimal sebesar Rp. 3 Milyar per tahun untuk setiap kecamatan. Untuk tahun 2010, lokasi PNPM akan mencakup 6.321 kecamatan dengan alokasi BLM sebesar Rp. 11,834 Trilyun dengan komposisi APBN sebesar Rp. 9,203 Trilyun dan APBD sebesar Rp. 2,631 Trilyun. Lokasi PNPM Mandiri tahun 2010 ini lebih kecil dibanding tahun 2009, hal ini disebabkan ada beberapa kecamatan yang sudah tidak lagi menerima program karena telah menerima BLM selama tiga tahun berturut-turut dan kecamatan tersebut dipandang telah mandiri. Namun kecamatan-kecamatan tersebut tetap didampingi dengan menyediakan bantuan teknis yang diperlukan sehingga proses pemberdayaannya tetap berjalan.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2009 mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri sebesar Rp. 1,250 Trilyun, yang terdiri atas PNPM Mandiri Perdesaan di 29 Kabupaten untuk 403 Kecamatan dengan BLM sebesar Rp. 879,80 Milyar, PNPM Mandiri Perkotaan di 35 Kabupaten/Kota untuk 148 Kecamatan dengan BLM sebesar Rp. 337,26 Milyar, dan PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan di 7 Kabupaten untuk 22 Kecamatan dengan BLM sebesar Rp. 33,75 Milyar. Sedangkan pada tahun 2010, besaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri menurun menjadi Rp. 1,158 Trilyun, yang meliputi PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar di 29 kabupaten pada 425 kecamatan dengan nilai BLM sebesar Rp. 942,75 Milyar dan PNPM Mandiri Perkotaan yang tersebar di 30 Kabupaten/Kota pada 91 kecamatan dengan nilai BLM sebesar Rp. 215,85 Milyar. Penurunan BLM pada tahun 2010 ini dikarenakan pada tahun 2009 di beberapa lokasi PNPM Mandiri telah melaksanakan 3 (tiga) tahapan/siklus pemberdayaan masyarakat.

Untuk Kota Semarang, BLM PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2009 tersebar di 16 Kecamatan dengan nilai BLM Rp. 35,3 Milyar. Sedangkan pada tahun 2010 BLM PNPM Mandiri Perkotaan di 7 Kecamatan senilai Rp. 13,84 Milyar.

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil, Pemerintah telah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR yang sudah terealisasi melalui bank pelaksana di Provinsi Jawa Tengah sampai akhir Desember tahun 2009 mencapai Rp 2,407 Trilyun untuk 503.211 debitur. Dengan perincian Bank BNI sebesar Rp. 144,504 Milyar kepada 1.173 debitur, Bank BRI telah terealisasi sebesar Rp 2,071 Trilyun untuk 490.431 debitur, Bank Mandiri sebesar Rp 79,541 Milyar untuk 9.654 debitur, Bank BTN sebesar Rp 15,285 Milyar untuk 246 debitur, Bank Bukopin sebesar Rp 63,835 Milyar untuk 453 debitur, dan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 32,843 Milyar untuk 1.254 debitur.