|
SIARAN PERS
RAPAT KOORDINASI NASIONAL TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH JAKARTA, 26-27 AGUSTUS 2009
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh. Upaya-upaya tersebut harus ditujukan untuk ; pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, dan ketiga, meningkatkan tabungan dan berusaha bagi masyarakat miskin- untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang lebih bermartabat. Upaya-upaya tersebut harus terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi mulai dari aspek kebijakan, strategi, dan program. Oleh karenanya, dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan terutama dalam hal koordinasi kebijakan dan program serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program, Pemerintah telah menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menjadi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Sebagai tindaklanjut Perpres 13/2009 tersebut, Menko Kesra telah menerbitkan Pedoman Umum Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota merupakan wadah koordinasi dan pengendalian kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui : integrasi pada tahap perencanaan, sinkronisasi dan harmonisasi pada tahap pelaksanaan, dan sinergi kegiatan antar pemangku kepentingan (Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat).
Pada tanggal 26 s/d 27 Agustus 2009 bertempat di Hotel Bumikarsa Kompleks Bidakara Jakarta, dilakukan Rapat Koordinasi Nasional TKPK Daerah (Provinsi dan kabupaten/Kota) Tahun 2009. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penguatan kelembagaan TKPK Daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Sedangkan tujuan khusus adalah pertama, melakukan koordinasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah; kedua, mensinergikan berbagai program dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ke dalam tiga klaster program penanggulangan kemiskinan di daerah; dan ketiga, pengelolaan manajemen kesekretariatan TKPK Daerah secara profesional sebagai sumber informasi, klarifikasi, dan verifikasi penanggulangan kemiskinan sehingga dapat berperan sebagai clearing house penanggulangan kemiskinan di daerah. Peserta Rakornas terdiri dari Ketua TKPK Provinsi dan Ketua TKPK Kabupaten/Kota serta anggota TKPK Nasional dari unsur Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Rapat Koordinasi Nasional TKPK Daerah ini merupakan agenda tahunan dari Sekretariat TKPK Nasional dan sekaligus sebagai forum koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Pusat dan Daerah. Dalam Rakornas TKPK Daerah tahun ini, ditampilkan 3 orang pembicara, yaitu pertama, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri menyampaikan paparan yang terkait dengan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Kedua, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas menyampaikan paparan yang terkait dengan program-program prioritas penanggulangan kemiskinan 2010 dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2010-2014, dan ketiga, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan menyampaikan mekanisme pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan di Pusat dan Daerah. Dengan mengacu pada instrumen kelembagaan, instrumen program, dan instrumen pendanaan penanggulangan kemiskinan di Pusat dan Daerah, maka diharapkan target tingkat kemiskinan nasional pada pada tahun 2010 dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Sekretariat :
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
Telp./Fax : (021) 386 0565 / 352 4695
Website : http://www.tkpkri.org ; E-mail :
Alamat e-mail ini telah dilindungi dari tindakan spam bots, Anda butuh Javascript dan diaktifkan untuk melihatnya
|
Ruang Berita 
