|
Program PNPM Mandiri sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat msikin di Indonesia baik dalam bentuk pemenuhan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi produktif. Khusus untuk ekonomi produktif tercatat ada 750 kelompok usaha produktif, diantaranya 22 ribu kelompok dikelolah kaum perempuan.
Hal ini diungkapkan Asisten Deputi Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Kementerian Koordiantor Kesejahteraan Rakyat, Wahnarno Hadi dalam acara Talk Show Kabinet Indoensia Bersatu Menjawab, di TVRI beberapa waktu lalu.
Program PNPM Mandiri sendiri, menurut Wahnarno, merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan. Sebenarnya program penanggulangan kemiskinan yang ada tercakup dalam tiga kluster. Kluster pertama bagaimana memberikan bantuan dan perlindungan sosial semisal program Raskin, Beasiswa untuk penduduk miskin, dan PKH.
Kemudian kluster kedua pemberdayaan masyarakat yang instrumennya melalui PNPM Mandiri. Program yang mulai dijalankan pada tahun 2007 ini pada tahun 2009 telah mencakup seluruh kecamatan yang ada di Indonesia.
“Seperti kita ketahui PNPM Mandiri dimulai tahun 2007 kemudian tahun 2009 seluruh kecamatan yang ada di Indonesia 6. 408 sudah tercover program PNPM Mandiri. PNPM Mandiri akan berlanjut hingga 2015 paling tidak sesuai dengan komitmen bangsa kita terhadap MDGs,” ungkap Wahnarno.
Kemudian kluster Ketiga, melalui pemberdayaan usaha mikro atau kecil yang instrumennya melalui pemberian kredit usaha rakyat atau yang dikenal dengan KUR. “Kalau program-program yang ada ini dapat kita kawal bersama, kita yakin akan pelan-pelan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin yang ada,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wahnarno kembali menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan yang tercantum dalam amanat kontitusi baik di pembukkan UUD 45 maupun Batang Tubuhnya.
“Kita ketahui bersama bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan komitmen bangsa kita untuk menanggulangi kemiskinan dan ini tercantum dalam amanat kontitusi baik di pembukkan UUD 45 maupun batang tubuh UUD 45,” uajranya.
Dari beragam program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari indikator jumlah penduduk yang ada. Pada bulan maret 2009 jumlah penduduk miskin itu sekitar 32, 5 juta atau 14,1 persen. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau kita melihat mengenai apa-apa yang telah kita lakukan, mungkin bisa kita lihat dari indikator jumlah penduduk miskin sekatang. Pada bulan maret 2009 bahwa jumlah penduduk miskin itu sekitar 32, 5 juta atau 14,1 persen,” tambahnya.
Kondisi tersebut, terang Wahnarno, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mengalami tren penurunan. Mulai dari tahun 2004, 2005 angka kemiskinan terus mengalami penurunan. Sedangkan tahun 2006 mengalami sedikit kenaikan yang disebabkan kenaikan harga BBM. Akan tetapi sejak tahun 2007 hingga 2009 kembali mengalami penurunan.
“Walaupun kita akui secara agregrat jumlah penduduk yang miskin masih terlalu cukup besar. Tetapi program-program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah konsisten tetap ada. Untuk itu kita terus berupaya mengkonsolidasikan terutama program yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang selama ini tersebar di berbagai departemen sehingga sasaran akan lebih tepat.
Lebih khusus, Wahnarno mengungkapkan bahwa program PNPM Mandiri sebenarnya sangat mudah diakses oleh masyarakat karena sudah ada petunjukknya. Misalnya masyarakat di perdesaan sudah ada PNPM Mandiri Perdesaan. Program, ini sudah dilengkapi dengan fasilitaor mulai provinsi hingga di tingkat desa. “Jadi kalau ada masyarakat disitu yang ada potensi untuk mengembangkan dirinya melalui PNPM cukup berhubungan dengan fasilitator yang ada di situ,”.
Sedangkan bagi masyarakat perkotaan telah ada PNPM Mandiri Perkotaan. Diwilayah perkotaan bahkan sudah ada lembaga partisipatif yang dibangun PNPM Mandiri Perkotaan yang berupa Badan Kswadayaan Masyarakkat (BKM). Manfaatnya semua masyarakat dapat mengakses program yang ada melalui lembaga ini. Selanjutnya BKM juga melakukan pembinaan mulai dari pembentukan kelompok, identifikasi permasalahan mereka dalam kemiskinan, sampai merencanakan kegiatan apa yang dibutuhkan oleh mereka.
“Kegiatan semacam ini sebenarnya udah berjalan hampir di semua kecamatan di Indonesia. saya kira program manfaatnya banyak sekali,” tegasnya.
Integrasi Keberlanjutan
Keberadaan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah melalui model tiga kluster selama ini dinilai sudah bagus. Namun menurut pengamat ekonomi dan pemerhati sosial Aviliani program yang ada harus dikuti pula dengan polecy pemerintah yang lain.
Misalnya untuk kluster ketiga mengenai kredit usaha rakyat. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan kredit saja tapi lupa dengan pembinaan dan sustanability mutu mereka. Karena jika kurang pembinaan maka produk yang dihasilkan akan kurang menjaga mutu sehingga orang tidak mau membelinya dan pada akhirnya kredit yang mereka peroleh akan macet.
“Jadi yang saya lihat adalah sustanability atau keberlanjutannya tentang pembinaan. Karena biasanya masyarakat di kelas miskin pendidikannya rendah sehingga mereka tidak tahu dimasa depan seprti apa,” ujar Aviliani.
Hal lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah, terang Aviliani, selain pendampingan harus ada trading hause seperti contohnya di Thailand. Sehingga mereka tinggal berbuat dan proses yang menjual pemerintah.
“Bagi mereka bukan sekedar akses modal yang penting tapi setelah modal tersebut diperoleh, akases berikutnya pemasarannya, SDM nya.
Sedangkan menengenai PNPM Mandiri, dirinya juga menilai sangat bagus karena berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi problemya adalah siapa yang mengkreat program tersebut karena sering kali bukan berasal dari masyarakatnya tetapi ada yang mengkreasikan supaya masyarakat ikut.
“Seharus PNPM ini lebih melihat integrasi antardaerah. Karena kalau setiap kecamatan membuat produknya sendiri tidak akan terintegrasi dengan baik dan biayanya menjadi mahal,” tambahnya.
Untuk itu menurut hemat Aviliani, mungkin dalam satu kabupaten atau antar kecamatan berbicara satu kecamatan satu produk unggulan. Kemudian dikembangkan di situ mulai dari proses produksi sampai trading house sehingga usaha tersebut berkesinambungan.
Selain itu perlu juga program ABG (Academic, Business and Government). Ini artinya akademisi atau perguruan tinggi yang ada di sana dijadikan Kemudian govermen membuat kebijakan yang cocok dengan penggunanan PNPM Mandiri sedangkan bisnis artinya usaha besar yang ada dapat membina usaha kecil yang juga ikut membeli produk tersebut.
“Integrasi di masalah ini saya nilai belum besar. Sehingga konsepnya bagus namun dalam implemntasinya tidak terjadi kesinambungan di dalam penggunaannya,” tegasnya. (yn)
|
Ruang Berita 
