TKPKRI - Publikasi

Publikasi

Edisi 4/V, 5 April 2007

Ditulis Oleh sarjono
Minggu, 22 April 2007
Kian Mudah Mendapatkan Pinjaman Bank Indonesia merespons keinginan pemerintah agar perbankan memudahkan pengucuran kredit ke sektor UKM. Bentuknya BI mengeluarkan beleid baru 30 Maret 2007 lalu, dimana ketentuan untuk memberikan kredit kepada UKM diperlonggar. Contoh BI memberikan keringanan penetapan kualitas penempatan berupa kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka linkage program dengan pola executing, khususnya untuk kualitas kurang lancar dan macet, yaitu dinilai kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 30 hari. Sedangkan disebut kredit macet apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 30 hari. Jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aktiva diperluas dengan tambahan yaitu mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan, dan resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Keringanan peraturan bagi bank umum dalam mengucurkan kredit ke BPR lewat linkage program, jelas angin segar bagi BPR, termasuk pelaku UMKM. Mengingat dana yang mengalir lewat linkage program cukup besar. Tahun 2006 total aliran kredit lewat program linkage program mencapai Rp 3,4 triliun. Tahun 2007 targetnya naik 47% menjadi Rp 5 triliun. Salah satu bank yang cukup rajin menyalurkan kredit lewat linkage program adalah Bank Mandiri. Sampai akhir tahun lalu, Bank Mandiri sudah mengguyurkan kredit sebesar Rp 700 miliar. Jumlah tersebut ke 1.000 BPR yagn sudah menjadi mitra Bank Mandiri. Salah satu penyebab bank umum ketagihan menyalurkan kredit lewat linkage program lantaran rasio kredit seret atau non-performing loan (NPL) program ini relatif kecil. “NPL-nya kecil sekali, dibawah 1%,” kata Budi Sadikin, Direktur Mikro dan Ritel Bank Mandiri. Tahun ini, Mandiri menargetkan pertumbuhan kecil linkage program sebesar 10%. Dimata bank, UKM merupakan kue nan seksi. Mereka berlomba-lomba menebarkan kredit untuk membiayai mereka. Ada yang menebarnya secara langsung. BRI selama Triwulan III/2006 melalui jaringan operasional sebanyak 4.843 kantor BRI berhasil menyalurkan kredit kepada sektor UMKM sebesar Rp 76,05 triliun atau mencapai 87,72% dari portofolio pinjaman BRI. Sesuai dengan fokus bisnis BRI, pertumbuhan kredit digerakkan oleh segmen mikro dan kecil komersial yang menyumbang Rp7,67 triliun. Laba yang dipetik setelah pajak sebesar Rp3,10 triliun atau meningkat sebesar 23,56 % dibandingkan laba setelah pajak pada periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp2,51 triliun. Sukses BRI ini menunjukkan bahwa strategi BRI untuk tetap fokus pada pembiayaan UMKM merupakan hal yang sangat tepat. BNI juga tak kalah sigap. Dengan kredit Wirausaha tahun 2007 ini akan disalurkan Rp2,7 triliun ke lahan UMKM. Untuk menyebarkan sebaran kredit itu, BNI menggunakan 47 sentra usaha kredit dan 53 unit kredit kecil yang memang dipersiapkan untuk menyalurkan kredit UMKM.

Edisi 3/V, 5 Maret 2007

Ditulis Oleh sarjono

Minggu, 22 April 2007

Jurus Baru Keluarga Berencana

"Berubahnya kondisi lingkungan nasional dan internasional, membuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mau tak mau mengubah visi dan misinya"

Pada masa lalu, program KB dijalankan dengan sistem sentralisasi, sedangkan saat ini adalah desentralisasi. Dengan begitu, maju mundurnya program KB amat tergantung pada daerah masing-masing. Lembaga internasional dulu juga begitu rajin memberikan dukungan terhadap program KB. Namun kini, perhatian yang dulu tercurah untuk mengendalikan pendu-duk, dialihkan ke program lain.

Perubahan-perubahan ini, membuat BKKBN harus mengubah cara kerjanya. Memasuki tahun 2007, BKKBN telah merubah visi dan misinya. Jika sebelumnya visi BKKBN adalah keluarga berkualitas 2015, maka sekarang menjadi seluruh keluarga ikut KB dengan misi mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Visi dan misi tersebut sebagai jawaban atas fenomena masyarakat dalam kaitannya dengan kesertaan ber-KB. Agar visi tersebut dapat berjalan, maka perubahan visi tersebut disepakati oleh seluruh eselon I dan II BKKBN Pusat dan Propinsi pada 27 Desember 2006 lalu di Jakarta.

Visi itu dilandasi karena BKKBN ingin menggerakkan peran serta masyarakat dalam KB, dengan nilai cerdas, yaitu mampu bertindak dengan cepat, tepat, efektif dan efisien. Ulet, yaitu mampu bertahan dan pulih dengan cepat dalam kondisi sulit. Kemitraan, yaitu membangun jejaring dan bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan. Berbagai perubahan ini membuat pemerintah memasuki paradigma baru dalam penanganan masalah kependudukan.

Menggandeng mitra yang potensial untuk mendukung program KB juga terus dilakukan. Meski Indonesia bukan negara agama, namun peran para tokoh agama cukup berpengaruh dalam mensukseskan KB.

Maka BKKBN dan Departemen Agama membuat kese-pakatan bersama tentang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program KB melalui peran lembaga keagamaan. Kesepakatan yang diteken 9 Februari 2007 antara Kepala BKKBN Sugiri Syarief dan Bahrul Hayat, Sekjend Depag berlaku hingga 31 Desember 2009.

Sasaran MoU ini adalah lembaga keagamaan seperti ormas keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan, tempat ibadah, unit pelaksana teknis Departemen Agama dan forum keagamaan lainnya. Adapun ruang lingkupnya meliputi advokasi kepada lembaga keagamaan, pelatihan dan atau orientasi bagi penyuluh, kader masyarakat bidang keagamaan dan bidang Keluarga Berencana di lapangan, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada umat beragama.

Remaja termasuk juga yang masuk dalam agenda kerja sama ini dengan membuat Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).

Tentu masih banyak lagi agenda-agenda strategis yang dilakukan BKKBN untuk membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kita berharap, semua itu dapat dicapai. Karena akan memberi benefit untuk kita semua, tanpa kecuali. (ms)

Edisi 2/V, 5 Februari 2007

Ditulis Oleh sarjono
Minggu, 22 April 2007
Menebar Kail di Desa-Desa "Setiap Kecamatan diberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp.800 juta-Rp.1,5 milyar" Bagi sebagian orang, uang senilai Rp. 2 juta tentu tidak ada artinya. Namun bagi warga Dusun Semuntai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang dihuni 20 Kepala Keluarga (KK) uang itu sangat berarti. Uang senilai itu yang merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dialokasikan untuk membangun gedung sekolah mini. Kelak di gedung baru ini, akan dilakukan kejar Paket A dan B bagi warga desa yang berminat untuk belajar meningkatkan pengetahuan. Untuk kurikulum sekolah tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau akan memfasilitasinya. Tidak hanya itu sentuhan P2KP di desa tersebut. Tahun lalu, masyarakat Dusun Semuntai membangun jembatan sepanjang 10,8 meter dengan lebar 1,5 meter. Dananya tentu saja dari P2KP. Nah, berkat jembatan itu masyarakat dapat meningkatkan mobilitas pemasaran karet, pa-nen kelapa sawit, serta meningkatkan mobilitas kegiatan harian masyarakat. BLM juga diberikan dalam bentuk aset produktif. P2KP di Desa Sidorejo, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Utara menyerahkan anak kambing kepada 29 lansia sebagai santunan kegiatan sosial. Santunan lain juga diberikan kepada para anak yatim dan siswa yang kesulitan biaya sekolah. Menurut Bambang Yulianto Koordinator BKM Pelangi Rukun Sejahtera P2KP pemberian anak kambing itu untuk menggugah kesadaran masyarakat agar mau berpikir dan maju dalam menanggulangi kemiskinan di lingkungannya. Karena itu, santunan berupa anak kambing kepada para lansia, dengan harapan bisa berkembang dan tidak cepat habis seperti program Bantuan Langsung Tunai yang pernah dilakukan pemerintah tahun lalu. Berbeda dengan P2KP, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) selain membangun infrastruktur dipedesaan, PPK juga diarahkan untuk mengajak masyarakat memilihara dan menjaga keberlangsungan manfaat sarana dan prasarana yang dibangun. Data dari 17 provinsi memperlihatkan bahwa 85% - 88% dari infrastruktur yang dibangun pada PPK II, telah memiliki Tim Pemelihara. Hal ini telah mencapai proporsi yang ditargetkan, yaitu 75%. Kondisi fisik bangunan sekolah dan jauhnya lokasi sekolah mendorong pembangunan sekolah maupun rehabilitasi bangunan sekolah menjadi sebuah usulan masyarakat. Rata-rata 678 sekolah pada setiap Siklus PPK berhasil dibangun/ direhab. Nilai tersebut adalah 271% dari nilai yang ditetapkan (250 buah). Gambaran di atas menunjukkan pembangunan infrastruktur di pedesaan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Sekaligus meningkatkan kualitas hidup karena penduduk setempat semakin mudah untuk mengakses sekolah, rumah sakit, dan pasar. Ketersediaan berbagai kebutuhan hidup yang selama ini sulit didapat, karena terhambat sarana transportasi, dengan adanya jembatan dan jalan, akan semakin mudah disediakan. Lalu lintas transaksi perdagangan pun akan semakin lancar. Maka seperti yang diungkapkan Menko Kesra Aburizal Bakrie Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2007 ini akan dikucurkan ke 2.891 kecamatan, ditargetkan akan membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak 12,5-14,4 juta per tahun. Dengan asumsi, ada 8-20 desa yang terlibat dalam PNPM dan setiap desa rata-rata menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru. Setiap kecamatan akan mendapatkan BLM Rp.500 juta-Rp.l,5 miliar, disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin dan desa. Dengan konsep ini, memberikan kail dibanding ikan kepada setiap desa, langkah untuk meredam pengangguran serta menekan jumlah orang miskin tampaknya akan terlaksana. (ms)

Edisi 1/V, 5 Januari 2007

Ditulis Oleh sarjono
Minggu, 22 April 2007
Memutus Perangkap Kemiskinan "Kemiskinan di Indonesia ternyata bukan karena disebabkan ketidakmampuan orang itu untuk mendapat pekerjaan yang layak. Tapi juga disebabkan karena pelestarian dari generasi sebelumnya atau orang tua mereka" Banyak penduduk miskin yang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan secara turun temurun. Warga miskin ini tidak mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, se-hingga generasi berikutnya tidak bisa keluar dari kemiskinan. Bagaimana anak dari seorang warga miskin dapat mendapat pekerjaan yang layak, bila pendidikannya hanya sekolah dasar. Menurut kajian Bank Dunia dalam Making the New Indonesia Work for the Poor yang dilansir Desember 2006, 40% dari orang miskin tidak dapat menye-diakan pendidikan menengah sehingga kemiskinan diwariskan kepada generasi berikutnya. "Rahasia untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan membantu warga miskin agar bisa berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Coutry Director Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer. Untuk memutus lingkaran kemis-kinan itu, program Bantuan Langsung Tunai (BUT) bersyarat termasuk so-lusinya. Program BUT langsung tunai tahun 2007 dihentikan, dan diganti dengan Program Keluarga Harapan (PKH), dimana bantuan diberikan ter-kait dengan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah mengalokasikan dana Rp840 miliar bagi pelaksanaan uji coba PKH. Dana itu akan diberikan kepada sekitar 500 ribu rumah tangga miskin (RTM) yang terdapat di tujuh provinsi, pada 2007. Ketujuh provinsi ini adalah daerah yang ditunjuk sebagai wilayah uji coba PKH. Kketujuh provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Nusa tenggara Timur, Gorontalo, dan Sumatra Barat. Rencananya uji coba akan dilakukan selama setahun. Apabila sukses, program tersebut akan dikembangkan secara ber-tahap di seluruh Indonesia. Besarnya dana yang akan diterima masing-masing RTM, akan berbeda. Amat tergantung pada komposisi ke-luarga RTM itu sendiri. Tetapi dana yang bersifat tetap nilainya Rp 200 ribu per tahun bagi setiap RTM. Bagi ibu hamil yang masuk dalam kategori RTM, akan menerima bantuan Rp 800 ribu per tahun di luar bantuan tetap yang besarnya Rp 200 ribu per tahun. Kemudian, bila di dalam RTM terdapat anak usia di bawah lima tahun (balita), seorang anak usia sekolah dasar dan seorang anak usia sekolah menengah pertama, untuk setiap anak, ibu tadi akan mendapat Rp400 ribu per tahun. Sehingga total, bantuan yang diperoleh keluarga tersebut besarnya mencapai Rpl,8 juta per tahun. PKH bukan satu-satunya ramuan ajaib untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. Karena pemerintah juga meluncurkan Program Nasional Pem-berdayaan Masyarakat yang tahun ini akan mengucurkan dana untuk penang-gulangan kemiskinan senilai Rp51 triliun. (ms)

[ Kembali ]

tkpkri Search Engine

PUBLIKASI